Senin , 25 Juni 2018
Home / Profil / Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi

PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TUGAS DAN FUNGSI

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 4

  • Badan Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.
  • Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  1. perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
  2. pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
  4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Pasal 5

  • Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan  dan Aset  Daerah.
  • Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
    1. pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan kegiatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan  dan Aset  Daerah;
    2. pengoordinasian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
    3. pembinaan urusan rumah tangga dan administrasi kepegawaian;
    4. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara;
    5. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; dan
    6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

  1. melaksanakan urusan persuratan;
  2. melaksanakan urusan rumah tangga;
  3. melaksanakan pengelolaan barang inventaris;
  4. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan LHKPN;
  5. melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, dokumentasi, ketatalaksanaan dan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan penegakan disiplin pegawai;
  6. melaksanakan perencanaan dan pengadaan pegawai, mutasi kepegawaian, serta pemberhentian dan pensiun;
  7. melaksanakan pengembangan karier pegawai, pembinaan jabatan fungsional, serta pengelolaan data dan arsip kepegawaian; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :

  1. menyusun RKA dan DPA/DPPA;
  2. melaksanakan pengelolaan keuangan, pembayaran dan penggajian pegawai;
  3. melaksanakan tata laksana dan pengolahan data keuangan;
  4. melaksanakan verifikasi akuntansi dan pelaporan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan;
  5. melaksanakan pengendalian, pelaporan keuangan dan pengawasan pembukuan perbendaharaan;
  6. menyiapkan dan mengusulkan pejabat pengelola keuangan (PPK);
  7. melaksanakan pengadaan barang jasa; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program yang mempunyai tugas :

  1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
  2. menyusun dokumen LAKIP, RENSTRA, Renja, LPPD, LKPJ dan laporan pelaksana kerja lainnya;
  3. melaksanakan monev program dan anggaran;
  4. menyusun laporan pelaksanaan program dan anggaran secara berkala; dan
  5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

Bidang  Anggaran

Pasal 9

  • Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penganggaran daerah dengan mengkoordinasikan, mengendalikan penyusunan  program  dan kegiatan SKPDsesuai  tugas  dan
  • Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  1. merumuskan kebijakan penyusunan APBD dan  Perubahan  APBD;
  2. merumuskan kebijakan pelaksanaan APBD dan APBD-P;
  3. menyelenggarakan evaluasi  dan  penyusunan DPA SKPD  dan DPPA SKPD; dan
  4. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas  dan  fungsinya.

Pasal 10

Sub Bidang Perencanaan Anggaran Belanja Langsung dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Belanja Langsung yang mempunyai tugas :

  1. menyusun dan menyiapkan data anggaran belanja langsung;
  2. melakukan evaluasi  data anggaran  belanja langsung  sebagai  bahan  penyusunan  APBD dan APBD-P;
  3. menyusun rancangan  APBD  dan rancangan APBD-P  untuk  belanja  langsung; dan
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugasnya.

Pasal 11

Sub Bidang Perencanaan Anggaran  Belanja  Tidak  Langsung dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran  Belanja  Tidak Langsung yang mempunyai tugas :

  1. menyusun dan menyiapkan data  perencanaan anggrana belanja gaji,  belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan belanja pembiayaan daerah;
  2. melakukan evaluasi  belanja  anggaran belanja gaji,  belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja  bagi  hasil, belanja bantuan keuangan, belanja  tidak  terduga  dan  belanja pembiayaan  daerah  sebagai  bahan  penyusunan  APBD  dan APBD-P;
  3. menyusun rancangan APBD dan rancangan APBD-P untuk   anggaran belanja  gaji,  belanja  bunga, belanja  subsidi,  hibah, bantuan social,  belanja  bagi  hasil,  belanja  bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan belanja pembiayaan ; dan
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

Sub Bidang Evaluasi  dan  Penyusunan  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Evaluasi  dan  Penyusunan Dokumen  Pelaksanaan Anggaran  yang mempunyai tugas :

  1. menyiapkan dokumen  pelaksanaan anggaran SKPD ( DPA-SKPD)  dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA-SKPD);
  2. melakukan evaluasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan  Anggaran (DPPA-SKPD)  untuk  belanja  langsung dan belanja tidak langsung;
  3. menyiapkan arsip  Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)  dan  Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD); dan
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugasnya.

Bidang Perbendaharaan

Pasal 13

  • Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang perbendaharaan,  menyusun  pedoman  pelaksanaan APBD, pembinaan kebendaraan, mengusulkan penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara  pengeluanan  SKPD serta  melakukan penagihan piutang daerah   yang  menjadi  tanggungjawabnya.
  • Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  1. pengumpulan, pengelolaan  data  dalam  rangka  penyusunan  program  kegiatan  bidang perbendaharaan  dan verifikasi ;
  2. pengujian kebenaran  daftar  penguji  atas  penerbitan  Surat  Perintah  Membayar  dari  SKPD;
  3. pemberian pertimbangan serta  mengikuti  pelaksanaan penyelesaian  masalah perbendaharaan dan ganti  rugi;
  4. pelaksanaan sistim  penggajian,  pelaporan  data-data  PNS  yang  efektif  dan efisien;
  5. pelaksanaan koordinasi  penerimaan daerah; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan  yang mempunyai tugas :

  1. menyiapkan bahan pertimbangan  dalam  rangka  pengangkatan  dan pemberhentian bendahara;
  2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan  dan pedoman  pelaksanaan  APBD;
  3. melaksanakan pembinaan tentang  pengelolaan  administrasi  keuangan  daerah;  dan
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaansesuai dengan tugasnya.

Pasal 15

Sub Bidang Pengelolaan Gaji  oleh Kepala Sub Bidang Pengelolaan  Gaji  yang mempunyai tugas :

  1. mengumpulkan dan  mengelola  data  dalam rangka  penyusunan program  kegiatan  pengelolaan  gaji;
  2. memproses surat keputusan  pemberhentian pembayaran  gaji;
  3. melaksanakan system  penggajian,  pelaporan  dan  data-data  PNS  yang  efektif  dan  efisien;
  4. melakukan evaluasi  dan  pelaporan  terhadap  kegiatan  pengelolaan  gaji, melaksanakan  pemberian  pertimbangan  dan  penyelesaian  masalah  perbendaharaan  dan tuntutan ganti rugi; dan
  5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaansesuai dengan tugasnya.

Pasal 16

Sub Bidang Verifikasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Verifikasi  yang mempunyai tugas :

  1. melaksanakan penelitian  dan  pengkajian  Surat Perintah Membayar (SPM) dari SKPD;
  2. melaksanakan penelitian  dan  pengujian  surat pertanggungjawaban  (SPJ-LS);
  3. memberikan rekomendasi  pengesahan  Surat Perintah  Membayar  dan  SPJ-LS; dan
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sesuai  dengan  tugasnya.

Kepala Bidang  Akuntansi

Pasal 17

  • Bidang Akuntansi dipimpin  oleh Kepala Bidang Akuntansi,  mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang  akuntansi,  mengkoordinasikan, melaksanakan mengenda likan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan akuntansi  pemerintah daerah  yang  menjadi  tanggung
  • Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  1. pelaksanaan dan  pengendalian  kegiatan  penyusunan rencana  dan  program  bidang akuntansi;
  2. penyiapan bahan  penyusunan  kebijakan, pedoman  dan  petunjuk  teknis  dalam  pelaksanaan  akuntansi  pemerintah  pada  SKPD;
  3. pelaksanaan pembinaan dan  bimtek  akuntansi  pemerintah  serta  regulasi  keuangan  lainnya;
  4. penyusunan Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah;
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Sub Bidang Akuntansi  Pelaporan  dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan  dipimpin oleh Kepala Sub Bidang  Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan yang mempunyai   tugas :

  1. melaksanakan system  akuntansi  serta  pelaporan  pendapatan  dan penerimaan  pembiayaan;
  2. meelakukan verifikasi pendapatan  yang  telah  diterima  dan rekonsiliasi  dengan BUD;
  3. melakukan konsolidasi  Laporan  Realisasi  Pendapatan  dengan  SKPD;  dan
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi sesuai dengan tugasnya.

Pasal 19

Sub Bidang Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja danPengeluaran Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang  Akuntansi  Pelaporan  dan Pertanggungjawaban Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang mempunyai tugas :

  1. melaksanakan system akuntansi  serta  pelaporan  belanja  dan  pengeluaran  pembiayaan;
  2. melakukan verifikasi  SP2D  yang  telah  diterbitkan  dan  rekonsiliasi  dengan  BUD;
  3. melakukan konsolidasi  laporan  realisasi  belanja  dengan  SKPD;   dan
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi sesuai dengan tugasnya.

Pasal 20

Sub Bidang Evaluasi dan  penyusunan  Laporan  Keuangan oleh Kepala Sub Bidang Evaluasi dan penyusunan laporan keuangan yang mempunyai tugas :

  1. melakukan evaluasi  pendapatan  dan  belanja  daerah;
  2. melakukan proses  akuntansi  keuangan  dalam  penyusunan  LKPD;
  3. menyiapkan laporan  pertanggungjawaban  keuangan  daerah  terhadap  pelaksanaan  APBD;
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi sesuai dengan tugasnya.

Kepala Bidang  Aset

Pasal 21

  • Bidang Aset dipimpin oleh Kepala Bidang Aset mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang aset  yang  menjadi
  • Kepala Bidang Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  1. perumusan rencana kebutuhan  dan  pemeliharaan  barang milik daerah;
  2. pelaksanaan koordinasi  penata  usahaan,  penggunaan, penilaian, pemanfaatan,  pengamanan/pemeliharaan,pemindatanganan,  penghapusan  dan  pemusnahan  Barang Milik Daerah (BMD); dan
  3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 22

Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Penata Usahaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan,  pengadaan  dan Penata Usahaan yang mempunyai tugas :

  1. melakukan konsolidasi  penyusunan  Rencana  Kebutuhan  dan Pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah;
  2. melaksanakan konsolidasi  penatausahaan  meliputi  pembukuan  daftar  barang  pengguna  dan  daftar  barang  pengelola,  melakukan  inventarisasi  serta  menyusun  laporan  semester  dan  laporan  tahunan  Barang Milik Daerah;  dan
  3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset sesuai dengan tugasnya.

Pasal 23

Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan/ Pemeliharaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah  dipimpin  oleh  Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan/Pemeliharaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah  yang mempunyai tugas :

  1. menyiapkan data  pemanfaatan  BMD,  meliputi  Sewa, Pinjam Pakai, Kerja sama Pemanfaatan (KSP),  BGS  atau BSG  dan  kerja sama  pemanfaatan  infrastruktur ;
  2. menyiapkan data  pengamanan/pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah  baik  pengamanan  dokumen  maupun  fisik;
  3. menyiapkan data  pemindahtanganan  Barang Milik  Daerah  meliputi  penjualan, tukar  menukar,  hibah  dan  penyertaan  modal;  dan
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset sesuai dengan tugasnya.

Pasal 24

Sub Bidang Penggunaan,  Penilaian, Pemusnahan  dan  Penghapusan  dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Penggunaan  Penilaian, Pemusnahan  dan Penghapusan  yang mempunyai tugas :

  1. menyiapkan data  penetapan  status  penggunaan  Barang Milik Daerah;
  2. melakukan penilaian  Barang  Milik  Daerah;
  3. menyiapkan data  penghapusan  dan  pemusnahan  Barang  Milik  Daerah;  dan
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset sesuai dengan tugasnya.

UPT Badan

Pasal  25

  • UPT Badan  dipimpin  oleh  kepala  UPT  Badan  yang  mempunyai  tugas  membantu  kepala  Badan  sesuai  bidang tekhnis  yang diurusi.
  • Pembentukan UPT  Badan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  diatur  lebih  lanjut  dengan Peraturan

Kelompok Jabatan Pelaksana dan  Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Pelaksana, melaksanakan tugas membantu Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah mempunyai    tugas    melakukan    kegiatan   sesuai

dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

  • Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
  • Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Badan Pengelolaan Keuangan  dan  Aset
  • Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  • Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *