Berdasarkan Pasal 214 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkankepada masyarakat paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.

Kepala Daerah yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah dikenakansanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone, Andi Muhammad Iqbal Walinono, S.E., M.Si. yang menjadi salah seorang peserta Diklapim III, membuat terobosan baru mendukung transparansi pengelolaan keuangan dengan membuat aplikasi khusus.

Aplikasi yang dinamai Sistem Informasi Taro Ada Taro Gau Open Government Indonesia atau disingkat SITETTU OGI diciptakan dengan memanfaatkan perkembangan informasi teknologi yang memudahkan seluruh kalangan dan lapisan masyarakat bisa mengaksesnya.

Aplikasi ini pun launching, Jumat, 11 Desember 2020 dihadiri langsung Kepala BPKAD Bone, H. Najamuddin, S.E. di Ruang Rapat Kantor BPKAD, Jl.A. Mappanyukki Watampone.

“Ada tiga orang ASN dari BPKAD yang mengikuti Diklatpim tahun ini dan semuanya membuat terobosan dengan inovasi yang mendukung kinerja dalam pelaksaan tugas mereka, ” terang Najamuddin.

Kepala BPKAD ini pun berharap aplikasi yang dibuat bukan sekadar menjadi syarat kelulusan reformer, melainkan menjadi inovasi yang mempermudah semua masyarakat dalam mengakses informasi transparansi keuangan demi mendukung pembangunan Bumi Arung Palakka.

Sementara, Kabid Pengelolaan Anggaran, A. Iqbal Walinonoe selaku reoformer, memaparkan berdasarkan Pasal 6-12 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020

Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) diukur melalui enam dimensi

“Yakni, Kesesuain Dokumen Perencanaan dan Penggaran 15%, Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (Mandatory Spending)
20%, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 15%, Penyerapan Anggaran 20%, Kondisi Keuangan 15%, danOpini BPK atas LKPD 15%, ” bebernya.

Lebih lanjut dia mengatakan, rendahnya kesadaran SKPD terhadap percepatan realisasi anggaran yang berdampak terhadap penyerapan anggaran Pemerintah Daerah.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 mengamanahkan penyusunan APBD menggunakan aplikasi SIPD, sehingga pemerintah daerah yang tidak memiliki
database keuangan, dapat melakukan inovasi dalam hal E-Goverment dan Open Goverment menuju Good Goverment apabila kita
memiliki database keuangan untuk dikembangkan, ” jelasnya.

Olehnya itu, Sitettu Ogi diharapkan bisa
meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Sekaligus meningkatkan kesadaran seluruh SKPD terhadap pentingnya percepatan penyerapaan anggaran hingga peningkatan IPKD.

Penjelasan Terkait aplikasi Sitettu Ogi Buka di Sini